JAMBI — Di tengah pengetatan anggaran daerah tahun 2025, Gubernur Jambi Al Haris dinilai menunjukkan efektivitas kepemimpinan berbasis hasil (outcome-based governance). Dengan APBD 2025 sebesar Rp4,575 triliun dan kebijakan efisiensi nasional, Pemprov Jambi mampu melakukan realokasi efisiensi sekitar Rp179 miliar tanpa mengorbankan program prioritas.
Efisiensi belanja operasional dan kegiatan non-prioritas justru memperkuat fokus pada sektor strategis seperti pendidikan, digitalisasi ekonomi, dan perlindungan sosial. Transparansi anggaran pun terjaga, ditandai dengan kembali diraihnya predikat Informatif Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, yang memperkuat akuntabilitas dan pengawasan publik.
Secara ekonomi, Jambi mencatat pertumbuhan sekitar 4,99 persen dengan inflasi terkendali di kisaran 2,7 persen. Akselerasi digitalisasi melalui QRIS—dengan 394 ribu merchant, 596 ribu pengguna, dan nilai transaksi Rp2,4 triliun—mendorong UMKM tumbuh dengan beban anggaran minimal namun berdampak luas.
Di bidang SDM, Program Dumisake Pendidikan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal, membantu menekan risiko putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan. Jambi juga masuk 4 besar nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) 2025. Sementara itu, optimalisasi zakat melalui BAZNAS dengan potensi hingga Rp100 miliar memperkuat perlindungan sosial di luar APBD.
Pemprov Jambi juga menunjukkan kepemimpinan kemanusiaan regional dengan menyalurkan 25 truk logistik dan bantuan Rp2,5–4,5 miliar ke daerah terdampak bencana di Sumatera. Reformasi birokrasi terus diperkuat, ditandai nilai Akreditasi Kearsipan Nasional 90,56 (Sangat Memuaskan).
Dengan keterkaitan jelas antara kebijakan, capaian, dan dampak nyata, Al Haris dinilai sebagai salah satu gubernur paling efektif dan adaptif di Indonesia pada 2025, khususnya dalam mengelola provinsi non-metropolitan di tengah tekanan efisiensi fiskal.
Sumber : Kominfo Prov.jambi
Jurnalis : RK/RL
