Pembangunan Bapelkes Terganggu: Wartawan Dihalang Pihak Keamanan saat Konfirmasi

Batam, 10 Januari 2025 – Pembangunan pagar di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Marina City, yang terletak di Jalan Raya Marina City, Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, mengalami kendala serius. Proyek ini dilaporkan baru mencapai 30-40 persen dari total penyelesaiannya, meskipun anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1,9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Di tengah ketidakpastian ini, wartawan yang berusaha melakukan investigasi dan konfirmasi mengenai perkembangan proyek dihadang oleh pihak keamanan Bapelkes. Situsi ini merefleksikan pemahaman yang kurang tepat tentang hak jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. 

Wahyu Agustia, seorang wartawan dari Retsorasi Today, mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan penghalangan tersebut. "Sebagai jurnalis, kami seharusnya diperbolehkan untuk melakukan investigasi. Kami merasa pihak keamanan di Bapelkes tidak memahami Undang-Undang Pers. Coba mereka baca, karena tindakan mengusir wartawan bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," tegasnya.

Wahyu menambahkan, saat timnya berusaha mengantar surat konfirmasi resmi dari Asosiasi Kabar Online (AKRINDO) ke Bapelkes, mereka dihalangi di pos keamanan. "Kami hanya ingin mengklarifikasi situasi, tetapi malah terlibat adu argumen dengan pihak keamanan," ujarnya. 

Kasus serupa juga terjadi pada 23 Desember 2024, ketika seorang wartawan dari Gencar News menghadapi penghalangan yang sama saat mencoba melakukan konfirmasi terhadap PPK proyek. Selain itu, wartawan dari Pelita Today juga tidak mendapatkan tanggapan yang jelas dari Kepala UPT Bapelkes, Khaerudin, S.Kep, Ners, MKM, karena takut salah mengomentari proyek yang belum selesai tersebut.

Ketua DPC AKRINDO, Metio, menegaskan bahwa tindakan penghalangan ini jelas bertentangan dengan UU Pers dan mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. "Sebagai lembaga publik, Bapelkes seharusnya bersikap transparan. Pihak keamanan harus paham aturan yang ada, terutama saat berurusan dengan anggaran negara," ungkapnya.

Kondisi ini semakin memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas proyek publik. Dikhawatirkan, ketidakjelasan informasi ini dapat menimbulkan kecurigaan tentang adanya masalah lebih dalam di balik proyek yang dibiayai dari kas negara.

Sebelum mengakhiri keterangannya, Metio mengindikasikan niat untuk melaporkan situasi ini kepada pihak berwenang. "Saya telah berkoordinasi dengan pengacara dan dalam waktu dekat akan melaporkan kejadian ini ke aparat penegak hukum jika situasi tidak berubah," tutupnya. 

Situasi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap hak jurnalis dalam melaksanakan tugasnya, serta pentingnya transparansi dalam setiap proyek yang menggunakan dana publik. (red)