Desa Pinggir, - Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis - Pemerintah Desa Pinggir baru-baru ini menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Aula Kantor Desa Pinggir Kamis (09/10).
Kegiatan ini menjadi forum penting bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 dan membahas Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKPDes) Tahun 2027.
Dalam sambutannya, Camat Pinggir Zama Rico Dakanahay menjelaskan bahwa Musrenbangdes merupakan forum resmi yang wajib dilaksanakan setiap desa sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan. "Melalui musyawarah ini, semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan dirangkum dan dijadikan skala prioritas untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026 mendatang," ujar Zama Rico.
Camat Pinggir juga menekankan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih mengalami efisiensi dan penyesuaian anggaran, sehingga setiap usulan pembangunan harus benar-benar diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat. "Kita harus realistis, karena anggaran daerah tengah difokuskan pada penyelesaian pembayaran kegiatan sebelumnya, maka pembangunan fisik mungkin belum bisa maksimal di tahun 2025 ini. Namun, Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan secara bertahap demi kepentingan kita bersama," imbuhnya.
Sementara itu, Pj Kepala Desa Pinggir Khairul Zaman menegaskan bahwa seluruh usulan pembangunan harus berawal dari hasil musyawarah di tingkat RT dan RW, karena tahapan ini menjadi dasar utama agar program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. "Kami berharap setiap aspirasi yang diajukan berasal dari hasil musyawarah RT dan RW, karena mereka yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat di lingkungan Desa Pinggir ini," harap Khairul Zaman.
Musrenbangdes ini dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk Perangkat Desa, Ketua TP PKK, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, Forkopimcam, dan tokoh masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Desa Pinggir dapat melahirkan rencana pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.(Sht)
