PORTALBUANANEW.COM, TANJAB BARAT — Proyek peningkatan jalan yang menghubungkan Desa Kuala Kahar menuju Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hingga kini masih terus dikerjakan meski telah dianggarkan dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Ironisnya, proyek yang bersumber dari APBD Tanjab Barat Tahun Anggaran 2025 tersebut dilaporkan sudah mengalami kerusakan sebelum rampung sepenuhnya, Jumat (26/12/2025).
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi proyek terbilang memprihatinkan. Di sejumlah titik sepanjang ruas jalan, tampak permukaan jalan rusak, berlubang, serta belum tertata dengan baik. Material berupa batu berserakan di badan jalan, sementara beberapa alat berat terlihat terparkir di sepanjang jalur tersebut, menandakan pekerjaan masih berlangsung hingga penghujung tahun.
Kondisi ini menuai sorotan dari masyarakat setempat. Warga menilai proyek dengan nilai fantastis seharusnya memiliki kualitas pekerjaan yang lebih baik dan terencana. Apalagi, menurut keterangan warga, pekerjaan yang tengah dilakukan saat ini merupakan penimbunan ulang akibat kerusakan pada timbunan sebelumnya.
“Ini timbunan ulang, Pak. Sebelumnya sudah ditimbun batu, tapi karena banyak yang rusak, sekarang ditimbun ulang lagi,” ujar salah seorang warga yang ditemui di lokasi.
Hal senada juga dibenarkan oleh Kepala Desa Kuala Kahar, Sundari. Saat dikonfirmasi media, ia mengungkapkan bahwa material yang berjajar di sepanjang jalan lintas antar desa tersebut memang diperuntukkan bagi penimbunan ulang proyek yang telah dikerjakan sebelumnya.
“Informasi yang kami terima memang seperti itu, Pak. Dilakukan penimbunan ulang karena timbunan sebelumnya banyak yang rusak,” jelas Sundari saat ditemui pada Kamis (25/12/2025).
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum berhasil dimintai keterangan terkait kondisi proyek yang belum selesai namun sudah mengalami kerusakan. Demikian pula dengan konsultan pengawas maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang belum memberikan penjelasan resmi.
Publik pun berharap agar dinas terkait segera memberikan klarifikasi terbuka, sekaligus memastikan kualitas dan akuntabilitas proyek infrastruktur yang menelan anggaran besar tersebut, agar benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
