BANGKINANG – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar yang membahas Ranperda APBD 2026 menjadi panggung penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Dalam sidang tersebut, pimpinan DPRD menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui fraksi-fraksi harus menjadi kompas utama dalam penentuan arah kebijakan anggaran tahun mendatang.
Ketua DPRD Kabupaten Kampar dalam arahannya menyampaikan bahwa masukan dari seluruh fraksi merupakan representasi langsung dari kebutuhan rakyat di lapangan. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan legislatif akan diperketat untuk memastikan anggaran tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi respons positif pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi. Namun, kami tegaskan bahwa setiap masukan—mulai dari isu kesehatan, infrastruktur, hingga pendidikan—harus terjawab secara konkret dalam dokumen APBD 2026. Fungsi pengawasan akan kami perketat agar setiap rupiah memberikan dampak nyata bagi masyarakat bawah,” tegas Ketua DPRD.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar mengingatkan pentingnya efisiensi di tengah tantangan fiskal. Ia mendorong agar program yang disusun benar-benar menyentuh sektor produktif.
Di tengah keterbatasan anggaran, kita harus berani melakukan penajaman skala prioritas. Kami meminta pemerintah daerah untuk tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga fokus pada sinkronisasi program strategis nasional yang mampu mendongkrak ekonomi lokal secara berkelanjutan,” ujar Wakil Ketua DPRD.
Merespons penegasan dari pimpinan DPRD, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyatakan komitmennya untuk tidak menutup mata terhadap kritik dan saran konstruktif yang diberikan. Pemerintah daerah berjanji akan mempertajam alokasi anggaran pada sektor-sektor krusial.
Sektor Kesehatan & Pendidikan: Menjadi prioritas utama dalam belanja daerah.
Sinkronisasi Program: Memastikan program daerah selaras dengan agenda strategis nasional.
Kesejahteraan Masyarakat: Menjadikan APBD sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
Rapat ini ditutup dengan semangat “Kampar di Hati”, yang dihadiri pula oleh Wakil Bupati Dr. Misharti, para Staf Ahli, Asisten, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Seluruh pihak optimis bahwa kolaborasi yang kuat antara DPRD dan Pemkab akan menghasilkan APBD 2026 yang pro-rakyat.
