Jambi – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi mengklarifikasi polemik pengajuan anggaran media tahun 2026. Diskominfo menegaskan seluruh proses pengusulan telah sesuai prosedur dan dibahas bersama Komisi I serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi.
Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, membantah anggapan bahwa usulan anggaran tersebut tidak melalui pembahasan. Ia menjelaskan, pengajuan tambahan dilakukan karena pagu indikatif anggaran media tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun 2025.
Pada tahun 2025, total anggaran media mencapai Rp10,5 miliar, terdiri dari Rp7,5 miliar anggaran murni dan Rp3,5 miliar Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Sementara pada tahun 2026, pagu indikatif hanya sebesar Rp3,5 miliar. Kondisi ini mendorong Diskominfo mengusulkan tambahan Rp3,4 miliar dalam rapat Komisi I agar anggaran mendekati realisasi tahun sebelumnya.
Hasil pembahasan di Komisi I kemudian dibawa ke rapat Banggar dan disepakati penambahan sebesar Rp2 miliar. Tambahan tersebut dialokasikan untuk Rp1,7 miliar kerja sama media dan Rp300 juta untuk seleksi serta operasional Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi tahun 2026.
Terkait isu Rp300 juta yang diduga sebagai “titipan”, Ariansyah menegaskan bahwa peruntukan anggaran tersebut jelas dan tidak benar disebut sebagai anggaran siluman. “Semua dibahas secara resmi pada 28 November di Komisi I dan dilanjutkan ke Banggar. Peruntukannya spesifik untuk media dan seleksi KI,” ujarnya, Minggu (11/1/2026).
Polemik anggaran ini turut mencuat setelah rapat Banggar dan TAPD pada 7 Januari 2026 yang menyoroti sekitar Rp57 miliar anggaran yang dinilai muncul tanpa pembahasan awal, yang dialokasikan untuk 12 OPD, termasuk Rp2 miliar untuk Diskominfo dan sebagian besar untuk Dinas PUPR Provinsi Jambi.
Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi
Jurnalis: RK/RL
0Comments