Jakarta — Seorang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, bernama Ahmad Fahd Budi Suryanto, tidak hadir saat dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Jawa Timur.
Pemeriksaan yang dijadwalkan pada Kamis (8/1/2026) itu seharusnya menghadirkan Ahmad sebagai saksi. Namun, saat hari pemeriksaan penyidik mencatat tidak ada konfirmasi resmi atas ketidakhadiran yang bersangkutan. “Hari ini saksi yang dipanggil tidak hadir dan kami cek ke tim penyidik, tidak ada konfirmasi ketidakhadiran,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
KPK kemudian mengimbau agar Ahmad bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan ulang dari penyidik. Proses penjadwalan ulang pemeriksaan tengah dipersiapkan, dan pihak KPK akan menyampaikan jadwal barunya setelah rampung. “Kami mengimbau kepada siapa pun yang dipanggil agar memenuhi panggilan penyidik,” tambah Budi.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA, yang kini bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang. Dari OTT tersebut, KPK menetapkan sejumlah tersangka terkait dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Sejumlah proyek yang disorot dalam perkara ini antara lain pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, jalur kereta di Makassar, serta proyek konstruksi dan supervisi di berbagai daerah lainnya. Penyidik menduga terjadi rekayasa administrasi dan pengaturan pemenang tender secara tidak sah dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
📌 Source berita:
Sumber utama artikel ini berasal dari inilah.com dengan judul Pegawai BPK Mangkir dari Panggilan KPK terkait Kasus Korupsi Jalur Kereta DJKA.
0Comments