Bupati Labuhanbatu Sampaikan Laporan Keuangan Daerah ke BPK Perwakilan Sumut
Bupati Labuhanbatu Sampaikan Laporan Keuangan Daerah ke BPK Perwakilan Sumut
Medan – Wujud Tata Kelola Keuangan yang Baik dan Akuntabel
📅 Tanggal: Selasa, 31 Maret 2026
📍 Lokasi: Auditorium Gedung BPK Sumut, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan
📋 Agenda: Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
👥 Peserta: 6 Kepala Daerah se-Sumatera Utara
Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita,Sp.OG, MKM, didampingi Sekretaris Daerah Ir. Hasan Heri Rambe, menyerahkan Laporan Keuangan Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara.
Laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan provinsi Sumatra Utara Paula Henri Simatupang,SE,MSi, di ruang auditorium gedung BPK Sumut jalan imam Bonjol No. 22, Medan, Selasa (31/3/2026).
"Penyampaian LKPD unaudited ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi dan audit oleh BPK. Kami berharap hasil audit nantinya dapat kembali meraih opini terbaik."
— dr. Hj. Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu
Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita menyampaikan bahwa penyampaian LKPD tepat waktu merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan profesional. Ia juga mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras dalam menyusun laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu.
📄 Pernyataan Bupati Labuhanbatu
"Laporan yang kami serahkan hari ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kami kelola 1 tahun, dan ini wajib kami laporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang sebagaimana telah ditetapkan oleh konstitusi.
Laporan keuangan ini telah disusun semuanya dengan standar akuntansi pemerintahan dan juga memenuhi ketentuan yang berlaku, namun kami menyadari dalam penyajian laporan keuangan ini masih juga banyak kekurangan-kekurangan.
Oleh karena itu kami dari pemerintah daerah memohon bimbingan dan masukkan yang konstruktif dari Badan Pemeriksa Keuangan agar kami dapat melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan secara lebih baik lagi kedepannya."
Bupati berharap pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan nantinya dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi yang konstruktif yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan dimasa mendatang.
"Terima kasih kepala BPK perwakilan Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajaran atas Sinergi dan koordinasi yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga melalui kerjasama dan Sinergi yang terus terjaga pengelolaan keuangan pemerintah daerah se- Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi lebih baik dan akuntabel"
— Bupati Maya
🏛️ Tanggapan Kepala BPK Perwakilan Sumut
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumut, Paula Henry Simatupang, mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan LKPD tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Meski demikian, ketepatan waktu penyampaian laporan bukan satu-satunya penentu kualitas laporan keuangan. Menurutnya, kualitas laporan sangat ditentukan oleh kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan serta kelengkapan bukti pendukung.
"Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar yang berlaku. Terpenting adalah bagaimana penyusunan tersebut memenuhi prinsip akuntansi dan didukung bukti yang memadai."
Lebih lanjut, Paula menyampaikan bahwa opini WTP merupakan standar minimal dalam penilaian laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan opini tersebut, tetapi juga terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
✅ Poin Penting dari BPK
• Keterbukaan data, kelengkapan dokumen, serta akses terhadap aset dan pihak terkait sangat diperlukan
• Tim pemeriksa tidak mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar
• Komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi sangat diperlukan agar pemeriksaan berjalan optimal
• Hindari potensi permasalahan: lemahnya sistem pengendalian internal, ketidaksesuaian pencatatan aset, hingga kurangnya bukti pertanggungjawaban belanja
Dalam agenda tersebut, Bupati Labuhanbatu menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah bersama dengan lima Bupati lainnya, yakni Bupati Labuhanbatu Utara, Langkat, Tapteng, Padang Lawas dan Walikota Pematangsiantar.
👥 Pendamping Bupati Labuhanbatu
• Sekdakab Labuhanbatu Ir Hasan Heri Rambe
• Kaban BKAD Salman Al Farisi
• Kepala Inspektorat Ahlan Truna SH
• Protokoler dan Diskominfo
🎯 Komitmen Menuju Opini Terbaik
Melalui penyerahan LKPD ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan BPK diharapkan membawa kemajuan bagi pembangunan daerah di Sumatera Utara.
Post a Comment