Lambannya Penanganan Kasus UED-SP Desa Pinggir Disorot, Publik Pertanyakan Kinerja Tipikor Polres Bengkalis.
- SOROTAN PUBLIK: 5 Tahun Tanpa Kepastian
- Lokasi: Desa Pinggir, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis
- Temuan Awal: Kerugian Negara > Rp2 Miliar
Penanganan dugaan penyimpangan dana Unit Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Pinggir, Kabupaten Bengkalis, kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Kasus yang telah bergulir selama kurang lebih lima tahun ini dinilai belum menunjukkan kejelasan arah penegakan hukum, sehingga memunculkan tanda tanya besar terhadap kinerja penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bengkalis.
Sejumlah warga mengaku kecewa berat atas lambannya proses penanganan perkara. Padahal, temuan awal mencatat kerugian negara mencapai lebih dari Rp2 miliar. Terlebih, pihak Tipikor sempat menetapkan batas waktu penanganan hingga 20 Februari 2026, namun hingga kini belum ada perkembangan signifikan yang disampaikan secara transparan kepada publik.
🗣️ Suara Kekecewaan Warga
“Kami bingung apa kerja Tipikor selama ini. Kalau memang sudah ada temuan miliaran rupiah, seharusnya ada kejelasan. Jangan sampai terkesan seperti proses yang tidak serius.”
— Warga Desa Pinggir
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengembalian dana dari kasus tersebut baru mencapai sekitar Rp1 miliar. Ironisnya, proses pengembalian itu disebut dilakukan tanpa melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), sehingga menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
Ketua UED-SP Desa Pinggir membenarkan adanya pengembalian dana, namun mengakui jumlahnya belum sesuai total temuan. "Baru sekitar satu miliar rupiah yang dikembalikan untuk sisa dana, kami juga belum mendapatkan informasi pasti," ujarnya. Kondisi ini memperkuat dugaan publik bahwa penanganan kasus berjalan lambat, tidak transparan, dan belum ada penjelasan resmi mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas selisih dana yang hilang.
⚖️ Desakan Kepastian Hukum
Secara prinsip, penanganan perkara dugaan korupsi wajib mengacu pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menekankan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.
Masyarakat Desa Pinggir mendesak Polres Bengkalis, khususnya unit Tipikor, untuk segera memberikan kejelasan. "Jangan sampai kasus ini tenggelam begitu saja. Kami butuh transparansi dan kepastian hukum," tegas warga lainnya.
Sorotan publik ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ketegasan, keterbukaan, dan profesionalisme adalah kunci agar penanganan kasus ini benar-benar berjalan sesuai harapan rakyat dan prinsip keadilan.
Post a Comment