Arah Pembangunan Jambi Dinilai Inklusif dan Berkelanjutan
Ini Tinjauan Hukum dan Politiknya

Jambi | Opini Hukum & Politik | Portal Buana News

JAMBI – Arah kebijakan pembangunan yang dijalankan Gubernur Jambi Al Haris dinilai semakin menunjukkan pola pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Pandangan itu disampaikan Elas Anra Dermawan, SH, Advokat sekaligus LBH NADI, dalam opini hukum dan politik yang menyoroti sinergi antara pembangunan fisik, penguatan ekonomi rakyat, reformasi birokrasi, hingga komitmen terhadap lingkungan hidup.

Menurutnya, pembangunan daerah dalam negara hukum tidak cukup diukur dari capaian infrastruktur semata, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip good governance, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

"Pembangunan Jambi saat ini menunjukkan arah yang positif karena tidak hanya fokus pada konektivitas wilayah, tetapi juga menyentuh pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, pendidikan, dan lingkungan hidup," ujarnya.

"Secara konkret, arah kebijakan tersebut terlihat dari pembangunan jalan strategis melalui skema multi-years, seperti ruas Suak Kandis dan Batang Asai, yang mampu memangkas waktu tempuh masyarakat secara signifikan. Di wilayah Batang Asai misalnya, akses yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 5 jam, kini dapat ditempuh sekitar 2,5 jam."

— Elas Anra Dermawan, SH

Dari perspektif hukum, kebijakan ini dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni pembangunan harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain infrastruktur, kebijakan pembangunan juga dinilai berpihak pada ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap UMKM dan sektor pendidikan, yang manfaatnya disebut telah dirasakan langsung masyarakat.

Dalam perspektif politik, langkah tersebut menunjukkan model kebijakan yang tidak elitis, tetapi berbasis pada welfare state, di mana negara hadir memperkuat kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, penguatan kualitas ASN sebagai ujung tombak birokrasi juga dinilai menjadi faktor penting yang menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Jambi di tengah dinamika global.

Tak kalah penting, komitmen terhadap ekonomi hijau, pengendalian karhutla, dan penurunan emisi dinilai menempatkan pembangunan Jambi dalam koridor sustainable development yang selaras dengan prinsip hukum lingkungan hidup nasional.

Secara politik, ia menilai kepemimpinan saat ini mencerminkan model pragmatis-progresif, yakni kepemimpinan yang tidak berhenti pada visi, tetapi dibuktikan melalui hasil nyata di lapangan.

Dengan fondasi hukum, legitimasi politik, dan orientasi kesejahteraan sosial tersebut, pembangunan Jambi dinilai berpotensi menjadi model bagi daerah lain.