Pengusutan Kasus DAK DIKNAS Jambi sebagai Indikator Independensi Penegakan Hukum

Jambi, Pengusutan dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan di Provinsi Jambi tidak hanya menjadi isu penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan kualitas hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan kejaksaan. Proses ini menunjukkan bahwa prinsip independensi penegakan hukum berjalan tanpa intervensi atau proteksi institusional.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan supremasi hukum di atas kekuasaan. Pengelolaan anggaran publik, termasuk DAK, harus tunduk pada mekanisme hukum. Kejaksaan, sesuai kewenangannya, bertindak secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Pengusutan kasus ini memperlihatkan bahwa relasi antara Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan berjalan profesional, tanpa saling melindungi. Masing-masing institusi menjalankan fungsi sesuai perannya: pemerintah dalam pengelolaan anggaran, dan kejaksaan dalam penegakan hukum secara objektif.

Dalam perspektif good governance, proses ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sekaligus menjadi bukti bahwa mekanisme checks and balances berjalan efektif. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, terutama di sektor pendidikan.

Meski demikian, penegakan hukum tetap harus menjunjung tinggi prinsip due process of law dan asas praduga tidak bersalah, dengan mengedepankan bukti yang sah serta bebas dari tekanan publik maupun politik.

Kesimpulannya, pengusutan kasus DAK DIKNAS Jambi merupakan wujud kedewasaan demokrasi dan komitmen terhadap supremasi hukum, sekaligus menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Sumber      : Diskominfo provinsi jambi

Wartawan  :RK/RL