Bantuan Pangan Desa Balai Makam Disorot, Warga Pertanyakan Transparansi dan Ketepatan Sasaran.

Balai Makam, Bathin Solapan .– Program bantuan pangan yang seharusnya menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu kini menuai sorotan tajam. Sejumlah warga Desa Balai Makam mempertanyakan mekanisme penyaluran bantuan pangan setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara data penerima yang tercatat dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Selasa (23/06), masyarakat mengaku tidak pernah mendapatkan informasi terbuka maupun sosialisasi yang memadai terkait jadwal, mekanisme, hingga daftar penerima bantuan tersebut. Akibatnya, muncul berbagai pertanyaan mengenai transparansi dan ketepatan sasaran program yang sejatinya bertujuan membantu warga yang membutuhkan.

“Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba sudah dibagikan saja. Kami juga tidak tahu siapa yang berhak menerima,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Keluhan warga semakin menguat karena adanya dugaan perbedaan antara data yang dimiliki instansi terkait dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Beberapa warga yang dinilai layak menerima bantuan disebut tidak terdaftar sebagai penerima, sementara terdapat nama-nama lain yang justru memperoleh bantuan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai validitas data dan proses verifikasi penerima manfaat.

Sorotan juga tertuju kepada Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Desa Balai Makam, Ade Saputra, yang hingga berita ini ditulis belum memberikan penjelasan resmi terkait polemik tersebut. Sikap bungkam dari pihak yang bertanggung jawab dinilai semakin memperbesar kecurigaan masyarakat terhadap tata kelola program bantuan sosial di tingkat desa.

Padahal, transparansi merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas mengamanatkan bahwa pemerintah desa wajib menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan akses informasi kepada masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai setiap program yang menggunakan anggaran negara maupun berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Pengamat kebijakan publik menilai, minimnya keterbukaan informasi berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Apalagi bantuan pangan merupakan program strategis yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan harus dipastikan tepat sasaran sesuai data resmi yang telah diverifikasi.

Masyarakat berharap pihak desa, Dinas Sosial, serta instansi terkait segera melakukan klarifikasi terbuka dan audit data penerima bantuan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Transparansi daftar penerima, mekanisme penetapan penerima manfaat, serta proses distribusi bantuan dinilai penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga yang berhak.

Jika dugaan ketidaksesuaian data dan ketidaktepatan sasaran ini terbukti benar, maka hal tersebut menjadi evaluasi serius bagi seluruh pihak terkait agar program bantuan sosial tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memenuhi rasa keadilan sosial yang menjadi tujuan utama pemerintah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Balai Makam dan Kasi Kesos Desa Balai Makam masih belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan masyarakat dan awak media.(Sht)