Haris Kritik Keras MBG: “Lebih Banyak Untungkan Pengusaha Dapur daripada Menjawab Kebutuhan Pendidikan” ini penjelasan nya

Batam – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Setelah beberapa hari lalu mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan MBG serta menuntut penyelesaian persoalan sampah dan air bersih di Kota Batam, kini kritik datang dari penggiat sosial Haris.

Menurut Haris, munculnya aksi massa yang mengatasnamakan relawan MBG untuk menolak penutupan program tersebut justru membuka ruang diskusi yang lebih luas terkait efektivitas dan ketepatan sasaran program yang menelan anggaran besar dari negara.

“Yang menjadi pertanyaan mendasar, apa sebenarnya manfaat paling penting dari program MBG yang saat ini berjalan? Apakah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendesak atau hanya menjadi proyek yang dibagi-bagi kepada kelompok tertentu,” tegas Haris, Sabtu (20/6/2026).

Haris menilai pemerintah perlu membuka secara transparan siapa saja pihak yang menjadi pemilik dapur atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di Kota Batam.

“Apakah benar menyentuh rakyat kecil atau justru hanya dinikmati kelompok tertentu? Ini harus dibuka ke publik,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan status para pekerja yang selama ini disebut sebagai relawan MBG.

“Kalau mereka menerima upah tetap setiap bulan, masih tepatkah disebut relawan? Publik perlu mendapatkan penjelasan yang jujur dan terbuka,” katanya.

Lebih lanjut, Haris menilai konsep pemberian makanan kepada seluruh siswa tanpa melihat kondisi ekonomi maupun status kesehatan penerima perlu dievaluasi.

“Kalau tujuan utamanya mencegah stunting, berapa persen sebenarnya siswa yang mengalami stunting di setiap sekolah? Berapa persen yang berasal dari keluarga kurang mampu? Harusnya data itu yang menjadi dasar kebijakan,” ujarnya.

Dalam kritiknya, Haris juga menyoroti komponen biaya makanan yang disajikan kepada siswa. Menurut perhitungannya, jika bahan pangan dibeli dalam jumlah besar atau grosir, biaya per porsi dinilai jauh lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp15 ribu per penerima.

Ia mengklaim bahwa dengan harga grosir, satu porsi makanan yang terdiri dari nasi, ayam, buah anggur, susu, dan sayur masih dapat dipenuhi dengan biaya yang jauh di bawah angka tersebut.

“Kalau dihitung secara kasar, biaya satu porsi berkisar sekitar Rp7 ribuan. Pertanyaannya, selisih anggaran yang ada digunakan untuk apa saja? Ini yang perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Haris, anggaran MBG akan lebih efektif apabila difokuskan kepada siswa yang benar-benar mengalami stunting atau berasal dari keluarga kurang mampu melalui mekanisme pendataan dan pemeriksaan kesehatan yang terukur.

“Kalau anggaran Rp15 ribu itu diberikan kepada siswa yang memang membutuhkan, hasilnya akan lebih tepat sasaran, lebih hemat, dan dampaknya lebih nyata,” ujarnya.

Tak hanya itu, Haris juga menyinggung kondisi guru honorer yang hingga kini masih menghadapi persoalan kesejahteraan.

“Anggaran besar digelontorkan untuk SPPG dan pengusaha dapur, sementara banyak sekolah masih menarik sumbangan sukarela untuk membantu gaji guru honorer. Guru yang setiap hari mendidik dan meningkatkan kualitas pendidikan justru sering terabaikan,” katanya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah dapur MBG yang sempat menghentikan operasional karena kendala pencairan anggaran.

“Guru honorer tetap mengajar meskipun kesejahteraan mereka jauh dari layak. Mereka tidak berhenti mendidik anak-anak bangsa hanya karena gaji terlambat dibayar,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Haris mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

“Pemerintah harus berani membuka data, membuka anggaran, dan menerima kritik. Program sebesar ini tidak boleh kebal terhadap pengawasan publik,” tutup Haris.