Koperasi Merah Putih di Jambi Dinilai Bisa Jadi Motor Ekonomi Rakyat, Asal Tak Matikan Warung Tradisional

Jambi - Program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai mendapat perhatian luas di daerah, termasuk di Provinsi Jambi. Program yang ditargetkan membentuk 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia itu dinilai berpotensi menjadi penggerak ekonomi rakyat, namun juga memunculkan kekhawatiran akan nasib warung tradisional dan usaha kecil.

Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Ir. Syahrasaddin, M.Si., mengatakan kehadiran KDMP harus dipahami sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dengan memangkas rantai distribusi yang selama ini merugikan petani dan pelaku usaha kecil.

Menurutnya, struktur ekonomi Jambi yang masih bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan membutuhkan lembaga yang mampu menjembatani produksi masyarakat dengan pasar yang lebih luas.

"KDMP dirancang untuk menstabilkan harga, menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan UMKM," ujarnya.

Meski demikian, Syahrasaddin menilai kekhawatiran masyarakat terkait potensi tersingkirnya warung kelontong dan agen usaha kecil merupakan hal yang wajar. Karena itu, koperasi harus dibangun dengan konsep kemitraan, bukan menjadi pesaing usaha rakyat.

Ia mengusulkan agar warung tradisional dijadikan agen resmi koperasi sehingga tetap memperoleh keuntungan dari distribusi barang kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang melindungi usaha mikro serta mendorong pemilik warung menjadi anggota koperasi agar ikut menikmati pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Syahrasaddin juga menekankan pentingnya model bisnis yang disesuaikan dengan karakter wilayah. Di daerah pedesaan, koperasi difokuskan sebagai pusat agribisnis dan penampung hasil panen. Sementara di wilayah perkotaan, koperasi diarahkan menjadi pusat distribusi sembako murah dan layanan keuangan mikro bagi UMKM.

Dari sisi pendanaan, KDMP didukung berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBN, Dana Desa, APBD hingga dana CSR perusahaan. Namun ia mengingatkan bahwa tata kelola yang transparan dan profesional menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.

Untuk itu, ia mendorong pembentukan forum koordinasi lintas sektor, penyusunan aturan teknis daerah, serta pelibatan perguruan tinggi dalam pendampingan manajemen koperasi.

"Jangan sampai program yang bertujuan membangun ekonomi rakyat justru menimbulkan masalah baru bagi pelaku usaha kecil. KDMP harus menjadi rumah besar bagi seluruh ekonomi rakyat Jambi," tegasnya.

Sumber: Opini Ir. Syahrasaddin, M.Si., Tenaga Ahli Gubernur Jambi.