Setelah Polemik Mencuat, Mediasi Pipa Gas Digelar di Kantor Desa Kosumbo Ampai.

Bathin Solapan .– Setelah munculnya keluhan masyarakat terkait dampak pengerjaan penanaman pipa gas di sepanjang Jalan Lintas Duri 13 – Dumai, Desa Kosumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, akhirnya digelar pertemuan mediasi antara pihak perusahaan pelaksana, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemilik lahan terdampak, serta unsur pemuda setempat di Aula Kantor Desa Kosumbo Ampai.

Pertemuan yang berlangsung pada Jum'at (12/06) tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai keluhan masyarakat yang sebelumnya mempertanyakan minimnya sosialisasi dan belum adanya kejelasan mengenai dampak pekerjaan yang telah mengakibatkan pembongkaran sejumlah pondok milik warga serta berpotensi berdampak terhadap bangunan lainnya yang berada di sepanjang jalur proyek.

Dalam forum tersebut, masyarakat secara terbuka menyampaikan berbagai aspirasi dan keberatan kepada pihak perusahaan. Beberapa warga menyoroti proses pekerjaan yang dinilai berjalan lebih dahulu sebelum adanya komunikasi yang maksimal dengan masyarakat terdampak.

Selain itu, persoalan ganti rugi bangunan, pemulihan akses masyarakat, hingga jaminan keamanan jalur pipa menjadi topik utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut. Warga berharap seluruh dampak yang ditimbulkan akibat proyek dapat diselesaikan secara adil dan transparan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Salah seorang perwakilan masyarakat dalam forum itu menegaskan bahwa warga pada prinsipnya tidak menolak pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan energi nasional. Namun masyarakat meminta agar setiap tahapan pekerjaan dilakukan dengan mengedepankan komunikasi, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap hak warga yang terdampak langsung.

"Kami tidak menghambat pembangunan. Yang kami minta hanya kejelasan, transparansi, dan penyelesaian terhadap dampak yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di kampung sendiri," ungkap salah seorang peserta rapat.

Sementara itu, Pemerintah Desa Kosumbo Ampai meminta seluruh pihak untuk mengedepankan musyawarah dan menjaga situasi tetap kondusif. Pemerintah desa juga berharap seluruh persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Dari hasil pertemuan tersebut, sejumlah poin pembahasan disepakati untuk ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan bersama pemerintah desa dan perwakilan masyarakat. Warga berharap kesepakatan yang telah dibahas dalam forum tersebut tidak hanya berhenti sebatas pertemuan seremonial, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan.

Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang menunggu kepastian atas bangunan yang telah dibongkar maupun bangunan lain yang berpotensi terdampak pada tahapan pekerjaan berikutnya.

Masyarakat Desa Kosumbo Ampai kini menaruh harapan besar agar hasil mediasi tersebut mampu memberikan solusi yang berkeadilan, sehingga pembangunan infrastruktur strategis dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak warga yang terdampak.

"Pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat. Keberhasilan sebuah proyek bukan hanya diukur dari selesainya pekerjaan, tetapi juga dari bagaimana hak dan kepentingan warga tetap dihormati dan dilindungi."(Sht)