Diduga Jadi Lokasi Judi Gelper, Sebuah Ruko di Rimba Melintang Resahkan Warga

ROKAN HILIR – Sebuah rumah toko (ruko) yang berada di RT 128/RW 01, Dusun Wanarojo, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), diduga dijadikan lokasi praktik perjudian berkedok Gelanggang Permainan (Gelper). Aktivitas yang beroperasi di Jalan Lintas Bagan Siapi-api tersebut disebut-sebut telah meresahkan masyarakat sekitar.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (6/7/2026), di dalam ruko tersebut terdapat sejumlah meja permainan ketangkasan (Gelper) yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian. Dugaan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana perjudian.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di sekitar lokasi menyebutkan bahwa usaha tersebut diduga dikelola oleh seorang pria berinisial A. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang bersangkutan terkait dugaan tersebut.

Keberadaan arena permainan yang diduga mengandung unsur perjudian itu dinilai bertentangan dengan komitmen Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk praktik perjudian, baik yang dilakukan secara daring maupun konvensional.

Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat mendesak aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk segera melakukan pengecekan dan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka menilai aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama terhadap generasi muda, pelajar, serta kondisi ekonomi keluarga.

"Warga berharap aparat segera turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi ini dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum," ujar salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menantikan langkah konkret dari Polres Rokan Hilir maupun Polda Riau untuk menindaklanjuti dugaan praktik perjudian tersebut. Media ini juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pengelola maupun aparat berwenang apabila ingin memberikan penjelasan terkait informasi yang diberitakan.