Gubernur Al Haris Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Singgung WTP, Pendapatan hingga Temuan Aset Rp1,5 Triliun

Jambi - Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (14/07/2026).

Al Haris mengatakan, Pemprov Jambi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Menurutnya, capaian itu menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Ia menjelaskan, realisasi pendapatan daerah 2025 mencapai Rp4,30 triliun atau 96,99 persen dari target Rp4,44 triliun. Tidak tercapainya target dipengaruhi kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor, relaksasi PKB, serta belum tersalurnya Dana Bagi Hasil Pajak sesuai Perpres Nomor 118 Tahun 2025.

Di sisi belanja, Al Haris menyebut realisasi anggaran sektor pendidikan mencapai 95,33 persen, kesehatan 91,72 persen, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 94,55 persen. Ia mengklaim berbagai program PRO JAMBI ikut mendorong penurunan angka kemiskinan menjadi 6,89 persen, rasio gini turun menjadi 0,291, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen, serta tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 3,99 persen.

Terkait infrastruktur, Al Haris mengatakan belanja modal menurun akibat kebijakan efisiensi APBN dan APBD sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengurangi DAK Fisik dan DAU Infrastruktur. Meski demikian, Pemprov tetap mengalokasikan anggaran perbaikan sejumlah jaringan irigasi dan mengusulkan tambahan dana melalui Inpres.

Ia juga menyampaikan perkembangan Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Jabung yang masih dalam tahap negosiasi dengan PetroChina, sementara untuk Wilayah Kerja Lemang, Jadestone Energy disebut berkomitmen memberikan PI 10 persen.

Dalam kesempatan itu, Al Haris menyebut PT Jambi Indoguna Internasional telah kembali mencatat keuntungan pada 2025. Sementara penyertaan modal Pemprov di Bank Jambi sebesar Rp256,59 miliar menghasilkan dividen Rp41,69 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Al Haris menegaskan rekomendasi terus ditindaklanjuti melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta monitoring oleh Inspektorat.

Usai rapat, Al Haris juga meluruskan isu temuan aset daerah senilai sekitar Rp1,5 triliun. Menurutnya, angka tersebut terdiri dari berbagai komponen, seperti tunggakan pajak kendaraan bermotor sejak puluhan tahun lalu, aset yang dikuasai pihak lain, hingga temuan lama yang harus ditelusuri satu per satu.

"Karena itu tidak bisa disimpulkan seluruhnya harus dikembalikan sekaligus. Kami akan meminta BPK menelaah mana yang masih dapat ditindaklanjuti dan mana yang sudah tidak memungkinkan," ujarnya.

Al Haris berharap sinergi antara Pemprov dan DPRD terus terjaga agar pembangunan daerah semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan warg

Sumber     : Diskominfo Provinsi Jambi

Wartawan  : RK/RL