Masyarakat Menanti Kepastian, Bukan Sekadar Seremonial: ADD Belum Jelas, Infrastruktur Bengkalis Masih Jadi Pekerjaan Rumah.

BENGKALIS – Hingga saat ini, belum adanya kepastian mengenai pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV Tahun Anggaran 2025 serta ADD Tahap II Tahun 2026 terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat desa yang selama ini menggantungkan berbagai program pelayanan dan pembangunan pada ketersediaan anggaran tersebut.

Keterlambatan maupun belum adanya kejelasan pencairan dinilai berpotensi menghambat roda pemerintahan desa, mulai dari operasional, pelayanan publik, hingga pelaksanaan program yang telah direncanakan. Aparatur desa dan masyarakat pun berharap pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang terbuka mengenai penyebab keterlambatan serta langkah konkret untuk menyelesaikannya.

Di sisi lain, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan yang paling sering disampaikan warga, khususnya di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan. Sejumlah ruas jalan masih mengalami kerusakan, berlubang, dan membutuhkan penanganan yang lebih serius. Bagi masyarakat, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan serta kelancaran aktivitas ekonomi sehari-hari.

Berbagai pembangunan dan kegiatan seremonial yang dilakukan pemerintah tentu memiliki nilai tersendiri. Namun, masyarakat berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada kegiatan yang bersifat simbolis. Warga menginginkan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung.

"Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kepastian dan tindakan nyata. Kepastian pencairan hak-hak desa serta perbaikan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak," ungkap salah seorang warga Sabtu (25/07) kepada awak media Portal Buana New di sela ngopi-ngopi santai berbagi informasi di salah satu warung yang berada di kec.Mandau dan Bathin Solapan.

Sebagai daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang relatif besar dibanding banyak daerah lain, harapan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga semakin tinggi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, percepatan pembangunan, serta komunikasi yang terbuka dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, pemerintah perlu segera menyampaikan penjelasan resmi terkait kondisi pencairan ADD agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Demikian pula terhadap pembangunan infrastruktur, diperlukan prioritas yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar pencapaian administratif.

Masyarakat pada dasarnya tidak menolak seremoni atau kegiatan pemerintahan. Namun, mereka berharap kegiatan tersebut diiringi dengan penyelesaian persoalan-persoalan mendasar yang telah lama menjadi keluhan. Jalan yang layak, pelayanan publik yang berjalan baik, serta kepastian hak-hak desa merupakan ukuran nyata keberhasilan pembangunan di mata masyarakat.

Kini publik menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sebab pada akhirnya, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui pidato atau seremoni semata, melainkan melalui kebijakan yang tepat sasaran, transparansi, dan bukti nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.(Sht)