Masyarakat Pertanyakan Kinerja APH, Dugaan Gudang Penampungan CPO Ilegal di Mandau Jadi Sorotan.

BENGKALIS, Bathin Solapan – Munculnya dugaan aktivitas gudang penampungan Crude Palm Oil (CPO) ilegal di wilayah Desa Air Hitam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kembali memantik sorotan publik. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga bersama sejumlah organisasi masyarakat bukan hanya menyoroti dugaan pelanggaran lingkungan dan legalitas usaha, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan aparat penegak hukum di lapangan.

Dalam negara yang menjunjung supremasi hukum, kehadiran aparat penegak hukum semestinya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban, mendeteksi potensi pelanggaran, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Karena itu, ketika muncul pengakuan bahwa aktivitas di sebuah gudang yang telah lama beroperasi tidak diketahui, sementara masyarakat justru mengaku telah merasakan dampaknya, kondisi tersebut memunculkan ruang pertanyaan yang wajar dari publik.

Aksi yang digelar warga RT 01/RW 04 Desa Air Kulim setempat bersama Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dan LSM GAKORPAN DPD Provinsi Riau dilatarbelakangi keluhan masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan, mulai dari aroma menyengat hingga kekhawatiran terhadap kualitas sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Aspirasi masyarakat tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas usaha, izin lingkungan, maupun dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Kritik yang disampaikan massa terhadap aparat kepolisian juga menjadi bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam negara demokrasi. Namun demikian, setiap dugaan mengenai adanya praktik "upeti" atau perlindungan terhadap aktivitas ilegal tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak dapat disimpulkan tanpa alat bukti yang sah. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum justru memiliki kewajiban moral untuk menjawab keraguan publik dengan langkah-langkah yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak dibangun melalui pernyataan semata, melainkan melalui tindakan nyata. Jika benar terdapat aktivitas usaha yang diduga tidak memiliki legalitas atau menimbulkan pencemaran lingkungan, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila seluruh aktivitas usaha tersebut terbukti telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak berkembang menjadi spekulasi.

Publik berharap Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan, serta instansi teknis lainnya segera melakukan inspeksi terpadu terhadap gudang yang dipersoalkan tersebut. Pemeriksaan meliputi legalitas perusahaan, izin operasional, dokumen lingkungan, asal-usul komoditas CPO, hingga kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan limbah.

Perlu dipahami bahwa kritik terhadap aparat bukanlah bentuk permusuhan, melainkan bagian dari fungsi kontrol masyarakat agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan keadilan. Sebab, hukum hanya akan dihormati apabila ditegakkan secara adil kepada siapa pun tanpa adanya kesan tebang pilih ataupun pembiaran terhadap dugaan pelanggaran.

Hingga berita ini disusun, pihak pengelola maupun pemilik gudang belum memberikan keterangan resmi terkait legalitas usaha maupun keluhan masyarakat. Media juga masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Sht)