Pengamat: Jangan Terjebak Isu Konflik Monadi-Murison, Fokus pada Kinerja Pemerintahan

JAMBI. — Pengamat politik dan ilmu pemerintahan Universitas Jambi, Citra Darminto, S.IP., M.MP., meminta masyarakat tidak mudah percaya pada narasi yang menyebut hubungan Bupati Kerinci Monadi dan Wakil Bupati Kerinci Murison tidak harmonis.

Citra menilai perbedaan agenda antara Bupati dan Wakil Bupati merupakan hal wajar dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, tidak semua kegiatan harus dihadiri secara bersama-sama.

“Bupati dan Wakil Bupati memiliki tugas serta agenda masing-masing. Yang terpenting pemerintahan berjalan, pembangunan terlaksana dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia mengatakan, kondisi di lapangan justru menunjukkan pemerintahan Monadi-Murison terus menjalankan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Pembagian agenda dinilai memungkinkan pelayanan menjangkau masyarakat lebih luas, baik wilayah mudik, tengah maupun hilir.

Citra juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh propaganda atau opini yang belum memiliki dasar fakta. “Kalau memang ada persoalan, sampaikan berdasarkan fakta, data dan mekanisme yang benar. Jangan membangun opini yang justru memecah masyarakat,” tandasnya.

Dari sisi politik, ia menyebut pasangan Monadi-Murison memiliki modal elektoral kuat setelah memperoleh 72.130 suara atau 47,07 persen suara sah pada Pilkada Kerinci 2024.

Menurutnya, dukungan politik tersebut membuat berbagai narasi mengenai hubungan keduanya perlu disikapi secara kritis. Namun, ia menegaskan tidak boleh ada tuduhan terhadap pihak tertentu tanpa bukti yang jelas.

“Yang harus dilihat masyarakat adalah hasil kerja. Apakah pelayanan berjalan, pembangunan bergerak dan kebutuhan masyarakat diperhatikan. Itulah ukuran sebenarnya,” katanya.

Citra menutup dengan mengajak masyarakat menjaga suasana Kerinci tetap kondusif. “Jangan sampai kepentingan pembangunan dikorbankan oleh kepentingan politik jangka pendek. Kerinci milik bersama, karena itu mari menilai pemerintah berdasarkan fakta di lapangan,” tutupnya.(AM)