Anggaran, Efisiensi dan Ilusi Keberhasilan Pembangunan

Jambi, Keberhasilan pembangunan daerah tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, banyaknya program yang dilaksanakan, atau tingginya serapan APBD.

Akademisi UIN STS Jambi, Yulfi Alfikri Noer, menilai anggaran merupakan instrumen pembangunan, bukan tujuan pembangunan. Karena itu, ukuran keberhasilan harus dilihat dari manfaat dan perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan tidak berhenti pada berapa rupiah yang telah dibelanjakan, tetapi apa yang dihasilkan dan perubahan apa yang terjadi setelah anggaran tersebut digunakan,” tulis Yulfi dalam analisisnya.

Menurutnya, pengelolaan anggaran perlu membedakan input, output, outcome dan impact. Jalan yang selesai dibangun, misalnya, merupakan output. Namun, keberhasilannya baru terlihat jika jalan tersebut mampu meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang, memangkas waktu tempuh dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal serupa berlaku pada pelatihan tenaga kerja maupun program bantuan sosial. Banyaknya peserta yang mendapat sertifikat atau jumlah bantuan yang disalurkan belum otomatis menunjukkan keberhasilan apabila tidak berdampak terhadap pekerjaan, pendapatan maupun pengurangan kerentanan sosial.

Yulfi menegaskan, serapan anggaran juga tidak identik dengan efektivitas. Serapan rendah dapat menunjukkan persoalan perencanaan, pengadaan, kapasitas pelaksanaan atau koordinasi. Sebaliknya, serapan tinggi belum tentu berhasil jika belanja tidak menghasilkan manfaat yang sebanding.

Dalam konsep value for money, belanja publik harus dilihat dari tiga aspek, yakni economy, efficiency dan effectiveness. Economy berkaitan dengan memperoleh input dengan biaya wajar, efficiency melihat hubungan sumber daya dengan output, sedangkan effectiveness mengukur tercapai atau tidaknya tujuan dan outcome pembangunan.

Menurutnya, birokrasi cenderung lebih mudah mengukur jumlah kegiatan, peserta, dokumen, paket pekerjaan dan persentase realisasi anggaran dibandingkan perubahan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini berisiko membuat ukuran administratif menggantikan ukuran substantif.

Persoalan tersebut semakin penting ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306,69 triliun, termasuk efisiensi Transfer ke Daerah sebesar Rp50,59 triliun.

Yulfi menilai efisiensi memang dapat menjadi bagian dari upaya menjaga disiplin fiskal. Namun, pengurangan anggaran tidak boleh dimaknai sekadar memangkas belanja.

Sebab, ketika ruang fiskal menyempit, kebutuhan pelayanan publik tetap berjalan. Sekolah harus tetap beroperasi, puskesmas memberikan pelayanan, jalan daerah dipelihara, administrasi kependudukan dilayani dan perlindungan sosial tetap berjalan.

“Jika anggaran dipotong tetapi kualitas pelayanan ikut menurun, infrastruktur tidak terpelihara atau target pembangunan tidak tercapai, maka kondisi tersebut belum dapat disebut sebagai efisiensi,” ujarnya dalam analisis tersebut.

Ia menambahkan, kemampuan daerah menghadapi efisiensi juga berbeda-beda. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat memiliki ruang adaptasi yang berbeda dengan daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat.

Karena itu, efisiensi perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal, kebutuhan pelayanan dan beban urusan masing-masing daerah.

Yulfi menilai pemerintah daerah perlu mengubah cara pandang terhadap efisiensi. Pertanyaan utamanya bukan hanya berapa besar anggaran yang berhasil dipangkas, tetapi apa yang masih dapat dipertahankan dan apa perubahan yang dihasilkan setelah efisiensi dilakukan.

“Efisiensi tidak boleh menyentuh secara serampangan belanja yang secara langsung menentukan kualitas pelayanan dan pencapaian outcome pembangunan,” tegasnya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan anggaran harus dikembalikan pada nilai publik yang dihasilkan. Anggaran harus mampu menjawab persoalan masyarakat, program harus menghasilkan perubahan dan efisiensi har