Diduga Fiktif, Pengadaan Sapi Tahun 2024 di Desa Pinggir Dipertanyakan: Kandang Kosong, Sapi Tak Bertuan.

PINGGIR, BENGKALIS. – Pengadaan sapi tahun anggaran 2024 yang diklaim dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pinggir kini menuai sorotan tajam. Program yang disebut-sebut berlokasi di Jalan Kenanga KM 2, Dusun Muajo Lelo, Kecamatan Pinggir tersebut justru meninggalkan tanda tanya besar: sapinya di mana?

Hasil penelusuran awak media ke lokasi Jum'at (28/08) kandang yang dimaksud tidak menemukan satu pun sapi. Ironisnya, tidak hanya hewan ternak yang tak terlihat, bekas keberadaan sapi pun nihil. Kandang tampak kosong dan tidak menunjukkan aktivitas pemeliharaan sebagaimana mestinya sebuah program pengadaan ternak yang menggunakan anggaran negara.

Pengadaan sapi tersebut disebut-sebut dikelola atas nama BPD Desa Pinggir. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada kejelasan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pengelolaan dan keberadaan sapi yang menjadi objek program tersebut.

Saat dikonfirmasi, baik pihak pengelola maupun Pemerintah Desa Pinggir belum mampu memberikan keterangan pasti terkait keberadaan sapi. Tidak ada penjelasan rinci, tidak ada data pendukung, dan tidak ada transparansi yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran publik.

Kondisi ini memunculkan dugaan serius, mulai dari pengelolaan yang tidak profesional hingga potensi pengadaan fiktif. Publik pun berhak mempertanyakan: apakah sapi tersebut benar-benar pernah ada, atau hanya tercatat di atas kertas laporan semata?

Minimnya keterbukaan dari pihak terkait justru memperkuat kecurigaan masyarakat. Program yang seharusnya bertujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga desa malah berubah menjadi polemik yang mencederai kepercayaan publik terhadap institusi desa.

Awak media akan terus menelusuri persoalan ini dan mendesak pihak-pihak berwenang, termasuk aparat pengawas dan penegak hukum, untuk turun tangan mengaudit serta mengusut tuntas dugaan kejanggalan dalam pengadaan sapi tahun 2024 di Desa Pinggir.

Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Jika sapi memang ada, tunjukkan. Jika tidak, publik berhak mengetahui ke mana anggaran itu mengalir.(Sht)