Perubahan APBD Jambi 2026 Naik Rp220 Miliar, Karhutla Capai 2.975 Hektare

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jambi, Senin (14/09/2026).

Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan naik menjadi Rp3,97 triliun dari sebelumnya Rp3,75 triliun. Sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp4,04 triliun dari Rp3,84 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu penyumbang kenaikan. PAD ditargetkan Rp2,11 triliun, naik Rp171,15 miliar atau 8,8 persen dari target sebelumnya Rp1,94 triliun.

Kenaikan PAD berasal dari pajak daerah Rp114,82 miliar, retribusi Rp2,90 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp53,42 miliar.

Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat naik Rp45,7 miliar atau 2,53 persen, terutama dari Dana Bagi Hasil.

Belanja daerah sebesar Rp4,04 triliun terdiri dari belanja operasi Rp2,98 triliun, belanja modal Rp275,22 miliar, belanja tidak terduga Rp2,78 miliar dan belanja transfer Rp777,37 miliar.

Di sisi pembiayaan, SILPA berdasarkan hasil audit BPK disesuaikan menjadi Rp68,60 miliar, turun Rp17,07 miliar dari target APBD murni.

Dalam paripurna tersebut, Al Haris juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah Jambi.

Luas lahan terdampak Karhutla disebut mencapai sekitar 2.975 hektare. Al Haris menyebut sekitar 80 persen kebakaran diduga sengaja dilakukan.

Saat ini tercatat 134 titik hotspot. Empat titik api menjadi perhatian pemerintah, yakni di Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang dan kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang.

Untuk penanganan, pemerintah mengerahkan empat unit water bombing serta mengoperasikan 81 posko Karhutla.

Sebanyak 7.302 personel dari TNI/Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api hingga relawan turut dilibatkan dalam penanganan kebakaran.

Al Haris menegaskan, perubahan APBD 2026 harus tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Jambi akan menjadi faktor pendorong yang penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien,” tegasnya.

Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi Wartawan: RK/RL