10 Ton Pupuk Ilegal Dimusnahkan, Pemkab Merangin Perketat Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi, memperketat pengawasan distribusi pupuk dan pestisida. Langkah ini menyusul pemusnahan sekitar 10 ton pupuk ilegal hasil penindakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) bersama Kejaksaan Negeri Merangin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Zulhifni mengapresiasi penindakan tersebut saat membacakan sambutan tertulis Bupati Merangin M. Syukur dalam Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Aula Depati Payung Bappeda, Kamis (22/10/2026).

Zulhifni menegaskan, KP3 memiliki peran strategis dalam mengawasi pengadaan, distribusi, peredaran, hingga penggunaan pupuk dan pestisida agar sesuai ketentuan.

“Pengawasan harus diperkuat agar pupuk bersubsidi tepat sasaran dan peredaran sarana pertanian ilegal dapat ditindak,” demikian pesan Bupati yang disampaikan Zulhifni.

Pemkab Merangin mencatat, sepanjang 2026 penyaluran pupuk telah mencapai 1.800 ton untuk 10.343 petani. Besarnya distribusi tersebut menuntut pengawasan ketat agar pupuk berkualitas diterima petani yang berhak.

Dalam rakor itu, Pemkab menekankan empat langkah utama, yakni memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, mengawasi peredaran pestisida, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta meningkatkan pembinaan kepada petani, distributor, dan pengecer.

Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Merangin, Polres Merangin, Dinas TPH, Dinas DKUKMPP, distributor dan pengecer pupuk, serta petugas kecamatan.

Pemkab berharap sinergi lintas instansi mampu mencegah peredaran pupuk ilegal sekaligus melindungi petani dari praktik distribusi sarana pertanian yang melanggar aturan.

Sumber: Kominfo

(RLX)