Dugaan Limbah B3 Diangkut dari PT WASCO, DLH dan Aparat Didesak Segera Turun Tangan

Batam – Ancaman pencemaran lingkungan membayangi kawasan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Aktivitas pengerukan material tanah bercampur lumpur hitam yang diduga terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terpantau berlangsung di kawasan industri PT WASCO, Jalan Brigjen Katamso.

Berdasarkan temuan di lapangan, satu unit excavator berukuran besar terlihat aktif mengeruk material berwarna hitam tersebut. Sejumlah truk angkutan berat juga disiagakan untuk mengangkut material keluar dari area perusahaan.

Persoalan ini menjadi sorotan serius setelah muncul dugaan bahwa material yang dikeruk tersebut akan digunakan untuk menimbun lahan di sekitar SPBU Tanjung Uncang. Jika dugaan ini terbukti, penggunaan material yang terkontaminasi limbah B3 untuk penimbunan berpotensi menimbulkan risiko pencemaran lingkungan dan membahayakan masyarakat di sekitar lokasi.

Pergerakan material yang diduga tercemar itu memunculkan pertanyaan mendasar mengenai asal-usul, kandungan, tujuan pengangkutan, serta legalitas pengelolaannya. Apakah material tersebut telah melalui pengujian laboratorium?

Apakah pengangkutan dan pemanfaatannya telah mengantongi izin sesuai ketentuan?

Siapa pihak yang bertanggung jawab atas seluruh proses tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka oleh pihak terkait. Terlebih, apabila material tersebut benar mengandung limbah B3, penanganan dan pemanfaatannya tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa memenuhi persyaratan lingkungan yang berlaku.

Risiko yang perlu diantisipasi mencakup pencemaran tanah dan air, termasuk kemungkinan merembesnya zat berbahaya ke lingkungan sekitar. Namun, untuk memastikan tingkat bahaya material tersebut, diperlukan pemeriksaan dan pengujian oleh pihak berwenang.

Awak media disebut telah berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak yang diduga bertanggung jawab atas pengelolaan konstruksi berinisial JS. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada jawaban resmi maupun penjelasan terbuka mengenai status material, tujuan pengangkutan, serta legalitas penanganannya.

Belum adanya klarifikasi tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting masih menggantung. Meski demikian, dugaan pencemaran ini tetap harus ditelusuri secara objektif agar tidak menimbulkan kesimpulan prematur sebelum hasil pemeriksaan resmi tersedia.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Komisi III DPRD Kota Batam didesak segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.

Langkah yang diperlukan antara lain mengambil sampel material untuk diuji di laboratorium, menelusuri dokumen pengangkutan dan pengelolaan, memeriksa lokasi yang diduga menjadi tujuan penimbunan, serta memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila material tersebut dinyatakan tidak memenuhi kriteria limbah B3, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan kepada publik.

Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta perubahan dan aturan pelaksananya, menjadi salah satu kerangka hukum yang relevan untuk menilai dugaan pelanggaran tersebut.

Dugaan pengerukan dan pengangkutan material hitam dari kawasan industri PT WASCO ini tidak boleh berhenti sebagai persoalan yang hanya ramai diperbincangkan. Kepastian mengenai kandungan material, tujuan pengangkutan, dan legalitas pengelolaannya harus segera diperoleh melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan informasi yang transparan. Karena itu, instansi berwenang perlu bergerak cepat, profesional, dan terbuka untuk memastikan apakah telah terjadi pelanggaran lingkungan di kawasan Tanjung Uncang.

Apabila dugaan tersebut terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Jika tidak terbukti, hasil pemeriksaan resmi juga harus diumumkan agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang belum terverifikasi. (Tim)