Gubernur Al Haris Minta OPD Fokus, Efektif, Efisien dan Berdampak di RAPBD 2027

Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengubah pola kerja dalam pengelolaan anggaran. OPD diminta tidak lagi hanya mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan setiap program efektif, efisien dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Al Haris saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD (R-APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (5/10/2026).

Al Haris mengatakan RAPBD 2027 disusun berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS dengan prinsip realistis, kredibel dan berkelanjutan, di tengah keterbatasan fiskal serta kewajiban belanja (mandatory spending).

"OPD harus melakukan inovasi agar kinerja efektif dan efisien, proaktif mencari sumber pembiayaan inovatif serta membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat," kata Al Haris.

Menurutnya, ada tiga kebijakan utama dalam penyusunan RAPBD 2027. Pertama, mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mendukung ruang gerak perekonomian. Kedua, memastikan belanja berkualitas, produktif dan fokus pada sektor prioritas seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan serta pembangunan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat pembiayaan untuk menjaga daya tahan fiskal dan mengendalikan risiko defisit.

Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp3,95 triliun. Angka ini naik Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibanding APBD murni 2026.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp2,054 triliun atau 51,97 persen, meningkat 5,62 persen. Kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah yang ditargetkan Rp1,68 triliun.

Sementara transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan Rp1,89 triliun atau 47,97 persen, naik 5,08 persen. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,92 miliar, turun seiring berakhirnya program hibah BioCF ISFL.

Di sisi belanja, Pemprov Jambi merencanakan anggaran sebesar Rp4,021 triliun. Rinciannya, belanja operasi Rp2,87 triliun atau 71,42 persen, belanja modal Rp437,30 miliar atau 10,87 persen, belanja tidak terduga Rp31,73 miliar dan belanja transfer Rp680,15 miliar.

RAPBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit Rp68,45 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp68,60 miliar.

Al Haris menegaskan seluruh program dalam RAPBD 2027 harus selaras dengan RPJMD Provinsi Jambi. Dengan demikian, program yang telah ditetapkan dalam dokumen pembangunan daerah dapat diwujudkan melalui APBD.

"Kita masih dalam kondisi efisiensi. Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi. Karena dulu APBD kita sampai Rp5 triliun lebih, sekarang ini hanya Rp4 triliun," ujar Al Haris.

Dia berharap pembahasan RAPBD bersama DPRD Provinsi Jambi dapat berjalan optimal sehingga anggaran yang disepakati benar-benar tepat sasaran, terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Inilah yang akan kami coba atur bersama dengan Dewan, sehingga sedemikian rupa tepat sasaran, terukur dan berdampak untuk masyarakat," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Al Haris juga menyerahkan secara simbolis buku Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah.

Sumber      : Diskominfo provinsi jambi

Wartawan  : RK/RL