Ketua DPRD Tanjab barat Hamdani Tinjau Jembatan Rusak di Merlung, Tegaskan Pengawasan DPRD Tak Terbatas Wilayah Dapil

TANJAB BARAT — Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E. dari PDI Perjuangan, turun langsung meninjau kondisi Jembatan Tanjung Benanak yang dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga patah, Jumat (9/10/2026).

Jembatan tersebut merupakan akses penghubung antara Desa Tanjung Benanak dan Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Merlung. Kerusakan pada infrastruktur itu menjadi perhatian karena jembatan memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas dan aktivitas masyarakat setempat.

Dalam peninjauan tersebut, Hamdani menegaskan bahwa tugas pengawasan dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat tidak hanya terbatas pada wilayah daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Menurutnya, kepentingan masyarakat dan kondisi infrastruktur publik di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga perlu mendapat perhatian.

“Sebagai wakil rakyat, kita punya tanggung jawab memperhatikan sarana-sarana penting yang mendukung aktivitas masyarakat di seluruh wilayah kabupaten, bukan hanya di daerah pemilihan masing-masing,” ujar Hamdani saat meninjau kondisi jembatan di lapangan.

Ia menekankan bahwa keberadaan infrastruktur yang aman dan layak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Karena itu, kondisi jembatan yang mengalami kerusakan perlu mendapat perhatian agar akses penghubung antardesa dapat kembali berfungsi dengan baik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak terkait, perbaikan Jembatan Tanjung Benanak telah dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Pekerjaan perbaikan tersebut direncanakan mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah kabupaten serta kontribusi swadaya perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi, yakni PT Indosawit dan PT WKS.

Meski demikian, jadwal pelaksanaan pekerjaan masih dalam tahap penyusunan oleh instansi berwenang. Masyarakat kini menantikan realisasi perbaikan agar akses penghubung antara Desa Tanjung Benanak dan Desa Tanjung Makmur dapat kembali digunakan secara aman dan lancar.

Peninjauan ini menjadi bagian dari perhatian terhadap kondisi infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan, proses perbaikan dapat segera ditindaklanjuti sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.