Menteri HAM Apresiasi Pemprov Jambi, KTP Jadi Pintu Akses Hak SAD

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris atas komitmen memfasilitasi penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD).

Apresiasi itu disampaikan Natalius Pigai usai memberikan kuliah umum dan penguatan kapasitas HAM di Auditorium UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Rabu (14/10/2026).

Menurut Pigai, kepemilikan KTP bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan pintu masuk bagi warga SAD untuk memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara Indonesia.

“Ini adalah salah satu elemen terpenting agar mereka diakui secara sah sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Pigai.

Ia menegaskan, pengakuan status kewarganegaraan membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi hingga hak demokrasi. Karena itu, kelompok masyarakat marginal harus mendapatkan perhatian agar tidak tertinggal dalam pemenuhan hak-hak dasar.

Pigai juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai HAM. Menurutnya, akses terhadap keadilan tidak boleh hanya bergantung pada proses hukum formal yang dinilai dapat memakan biaya besar dan sulit dijangkau masyarakat kecil.

Kementerian HAM, lanjutnya, mendorong pendidikan dan sosialisasi HAM secara luas, mulai dari lembaga pendidikan hingga desa dan kampung. Upaya tersebut diperlukan untuk membangun kesadaran HAM secara berkelanjutan.

Ia bahkan memperkirakan pembangunan kesadaran HAM di Indonesia membutuhkan waktu panjang, sekitar 30 hingga 50 tahun ke depan.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris hadir mendampingi Menteri HAM sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan edukasi dan pemenuhan HAM di daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Jambi Maulana, Bupati Batang Hari, Rektor UIN STS Jambi, civitas akademika, serta mahasiswa. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait HAM.

Pigai berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar pengakuan serta pemenuhan hak asasi manusia dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk komunitas adat seperti Suku Anak Dalam.

Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi

(RK/RL)