TANJAB BARAT - Penggunaan Dana Desa (ADD) Desa Pematang Lumut, kecamatan Betara, kabupaten Tanjab Barat diduga syarat kecurangan. Warga sebut yang dibangun tidak skala prioritas. Selasa (15/7/2025)
Diduga syarat kecurangan realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Pematang Lumut, kecamatan Betara, kabupaten Tanjab Barat terus menjadi sorotan warga.
Tak hanya soal kegiatan pengerasan jalan yang menelan dana puluhan juga terkesan dikerjakan asal jadi dan melenceng dari ketentuan pekerjaan sebagaimana yang tertera di papan plank merek pekerjaan, akan tetapi sejumlah pekerjaan yang bersumber dari alokasi dana ADD tahun 2025 juga terindikasi terjadi kecurangan.
Dari data yang berhasil dihimpun media ini, selain pekerjaan pengeras jalan, pemerintah Desa Pematang Lumut pada tahun 2025 ini juga mengalokasikan dari ADD berupa rehab gedung PKK dengan besaran dana mencapai ratusan juta.
Dari papan merek yang terpasang untuk rehab gedung PKK pihak Desa telah menganggarkan sebesar Rp. 134 juta lebih.
Menurut warga, kegiatan dari sumber dana ADD tidak skala prioritas bahkan terkesan hanya menghabiskan anggaran saja.
" Rehab hanya untuk menambah ketinggian gedung PKK saja dianggarkan hingga ratusan juta, kan masih banyak pembangunan yang skala prioritas yang seharusnya menjadi konsen pihak desa, " kritik warga.
Warga juga mengkritisi rahab aula kantor Desa yang juga dialokasikan dari ADD pada anggaran tahun 2024 lalu.
" Tahun lalu juga ada perehaban aula kantor Desa, bahkan anggaran nya mencapai 186 juta, artinya selama 2 tahun ini hanya merehab kantor Desa saja sedangkan infrastruktur Desa yang menjadi kebutuhan masyarakat luas luput dari perhatian pemerintah Desa, " sebutnya.
Warga meminta pemerintah kabupaten Tanjab Barat, melalui dinas terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan segera melakukan kroscek terhadap kegiatan yang menggunakan ADD.
Sayangnya sejumlah temuan yang menjadi keluhan warga tersebut belum ada penjelasan dari pihak Desa. Baik itu kepala Desa Pematang Lumut maupun TPK selaku pihak yang mengetahui kegiatan Desa secara teknis.
Kepala Desa Pematang Lumut, Syaiful Juhri juga belum berhasil dimintai keterangan terkait sejumlah kegiatan ADD yang menjadi sorotan warga. Baik dikonfirmasi secara langsung maupun melalui via telepon.
0Comments