TANJAB BARAT - Ditanya soal kegiatan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa ( ADD), kepala Desa Pematang Lumut malah bungkam. Senin (14/7/2025).
Kegiatan yang bersumber dari ADD yakni perkerasan jalan di RT 08 Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjab Barat terkesan terkesan dikerjakan asal jadi. Pasalnya mutu dan kualitas pekerjaan jauh dari apa yang diharapkan masyarakat.
Hal itu diungkapkan warga setempat, menurut warga, selain kesal warga juga merasa sangat kecewa melihat hasi pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa tahun 2025.
"Setelah kami ukur bersama warga, lebar dan ketebalan jalan ternyata tidak sesuai dengan yang tertera di papan proyek. Kami sangat menyayangkan karena ini menggunakan Anggaran Dana Desa," sebut warga.
Lebih lanjut menurut warga, berharap pihak pemerintah desa dan instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan pengecekan, audit, dan memastikan agar Dana Desa digunakan sesuai peruntukan. Mereka juga merasa khawatir jika pekerjaan seperti ini dibiarkan, maka manfaat jalan bagi warga akan cepat rusak dan merugikan masyarakat.
Sementara itu dari hasil pantauan media di lokasi ditemukan kondisi jalan yang bergelombang, tidak rata, dan ketebalan batu base course yang minim. Bahkan di beberapa bagian, lapisan perkerasan lebih didominasi tanah urug ketimbang material batu pecah.
Dari hasil pengukuran di lapangan, lebar jalan hanya mencapai sekitar 2,8 meter di beberapa titik dengan ketinggian timbunan bervariasi antara 7 hingga 10 centimeter. Padahal, berdasarkan informasi di papan proyek, jalan tersebut seharusnya memiliki panjang 185 meter, lebar 3 meter, dengan ketebalan 15 centimeter.
Terpisah camat Betara Nasrul saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan segera memanggil kepala Desa terkait informasi tersebut.
" Besok kita akan panggil kepala Desa nya untuk dimintai keterangan terkait kegiatan ADD tersebut, " katanya saat dikonfirmasi via telepon pada senin (14/7/2025) pagi.
Sayangnya kepala Desa Pematang Lumut, Syaiful Juhri belum berhasil dikonfirmasi media. Saat dilayangkan pesan singkat melalui via WhatsApp kades memilih bungkam dan tidak merespon pertanyaan media. Hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan dari pihak Desa terkait kegiatan ADD yang diduga syarat kecurangan.
0Comments