Jakarta , Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (07/10/2025). Audiensi ini membahas penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada kemampuan daerah menjalankan fungsi pemerintahan.
Al Haris menyampaikan keluhan banyak kepala daerah terkait penurunan TKD yang memengaruhi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), operasional belanja pegawai, dan kewajiban terhadap tenaga PPPK. Ia menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas APBD tahun 2026, khususnya di daerah dengan kemampuan fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.
“2026 akan menjadi masa yang berat bagi daerah yang sangat bergantung pada dana transfer pusat,” ujar Al Haris. Ia mengapresiasi respons Menteri Keuangan yang berjanji akan melakukan evaluasi APBN dan alokasi TKD pada tahun mendatang.
Al Haris menekankan pentingnya keseimbangan fiskal agar pembangunan daerah dapat terus berjalan. “Jika PAD kecil dan bergantung pada TKD, pengembangan daerah akan sulit, bahkan roda pemerintahan pun bisa terganggu,” katanya.
Audiensi ini dihadiri gubernur dari 18 provinsi, termasuk Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB.
Sumber : Diskominfo provinsi Jambi
Jurnalis : RL/RK
