Padang, 9 Oktober 2025– Di tengah upaya memperkuat wawasan hukum nusantara di tingkat provinsi, Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Wawasan Hukum Nusantara Provinsi Sumatera Barat secara resmi meluncurkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) baru yang bertujuan memberikan dukungan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Inisiatif ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang.
Sekretariat LBH ini berlokasi strategis di Jalan Nipah, Teluk Bayur RT 003 RW 001, Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Lokasi yang mudah dijangkau ini dipilih untuk memudahkan masyarakat setempat mengakses layanan, termasuk konsultasi hukum, pendampingan perkara, dan edukasi tentang hak-hak dasar warga. Kontak person yang disediakan adalah nomor telepon 0853 75570099 dan 08126708933, yang siap melayani masyarakat sepanjang hari kerja.
Menurut Ketua WHN DPW Sumbar Gusli, S.Hut, MH, lembaga ini lahir dari komitmen untuk mewujudkan prinsip hukum yang inklusif dan berkeadilan di nusantara. "Kami melihat banyak kasus di mana masyarakat Sumatera Barat kesulitan mendapatkan bantuan hukum karena keterbatasan ekonomi. LBH ini akan menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak mereka, mulai dari sengketa tanah hingga perlindungan konsumen," ujar Gusli, S.Hut, MH.
Disamping fokus pada Lembaga Bantuan Hukum, WHN juga berkomitmen untuk mencerdaskan generasi bangsa melalui program pendidikan. Organisasi ini membuka dan memberikan beasiswa sarjana hukum kepada lulusan SMA sederajat yang berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi. Hingga saat ini, WHN telah berhasil memberikan beasiswa kepada lebih dari 100 orang, membantu mereka mengejar karir di bidang hukum dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Program ini tidak hanya mendukung akses pendidikan tinggi, tetapi juga membangun kader hukum yang siap melayani masyarakat di masa depan.
Lebih lanjut, WHN Peduli Generasi Bangsa hadir bukan hanya untuk memberikan beasiswa kuliah sarjana hukum gratis bagi tamatan SLTA (SMA sederajat), tetapi juga membuka pelatihan calon tamtama dan calon bintara (CABA) untuk anak-anak kita. Beasiswa sarjana hukum diberikan secara gratis 100%, sementara pelatihan tamtama dan CABA juga gratis untuk peserta. Program ini didampingi langsung oleh para jenderal pembina WHN, dan saat ada penerimaan tamtama serta CABA, peserta akan mendapat rekomendasi khusus dari jenderal pembina WHN agar bisa langsung diterima nantinya. WHN berkomitmen menyiapkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap mengabdi untuk bangsa dan negara.
Ketua lembaga ini menekankan bahwa LBH tidak hanya berfokus pada litigasi, tetapi juga pada pencegahan melalui sosialisasi hukum di komunitas lokal. Program awal mencakup workshop gratis tentang undang-undang dasar dan hak asasi manusia, yang akan digelar mulai bulan depan. Dengan dukungan dari berbagai mitra lokal, LBH diharapkan dapat menangani hingga ratusan kasus per tahun, sementara program beasiswa dan pelatihan terus diperluas untuk mencakup lebih banyak penerima. Inisiatif ini berkontribusi pada stabilitas sosial di provinsi yang kaya akan budaya Minangkabau ini.
Masyarakat Sumatera Barat yang membutuhkan bantuan hukum, informasi beasiswa, atau pelatihan militer disarankan untuk segera menghubungi nomor kontak tersebut. Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari aktivis hak asasi manusia setempat, yang menyebutnya sebagai langkah maju menuju masyarakat yang lebih adil, berpendidikan, dan siap bela negara. Lebih lanjut, pemerintah provinsi diharapkan dapat memperluas jaringan serupa ke daerah-daerah pedalaman untuk mencakup wilayah yang lebih luas.(GSL)
