Riau — Provinsi Riau kembali menjadi pusat perhatian nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 3 November 2025, yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sejumlah pejabat lainnya. Sedikitnya 10 orang diamankan dalam operasi senyap tersebut, termasuk beberapa pejabat dari Dinas PUPR Riau yang kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Informasi awal yang dihimpun menyebutkan, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dari lokasi penangkapan, KPK menyita uang tunai dalam jumlah signifikan yang diduga merupakan bagian dari transaksi haram tersebut.
Yang menarik perhatian publik, muncul spekulasi bahwa penyidikan KPK bisa merembet hingga ke Kabupaten Bengkalis, salah satu daerah dengan rekam jejak kasus korupsi proyek jalan bernilai besar di masa lalu. Meski belum ada keterangan resmi, sejumlah pengamat antikorupsi menilai langkah KPK bisa saja melebar jika ditemukan keterkaitan antara proyek di Bengkalis dengan jaringan yang tengah diselidiki.
Kabar ini membuat masyarakat Riau, khususnya di Bengkalis, cemas sekaligus berharap. Mereka menuntut agar KPK tidak berhenti hanya pada pejabat tingkat provinsi, tetapi juga membongkar seluruh jaringan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan mencoreng nama daerah.
“Riau ini sudah terlalu sering jadi sorotan karena kasus korupsi. Kami ingin KPK membuka semuanya secara transparan,” ujar salah satu warga Bengkalis yang enggan disebut namanya.
Gerakan senyap KPK kali ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat publik di Riau bahwa praktik korupsi tak akan pernah aman dari pengawasan. Masyarakat kini menantikan langkah tegas lembaga antirasuah dalam menegakkan hukum secara adil dan memberi efek jera bagi siapapun yang terlibat dalam permainan kotor kekuasaan.(sht)
0 Comments