Jakarta — Indonesia secara resmi mencatatkan sejarah baru di panggung diplomasi global setelah ditetapkan sebagai Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Ini merupakan kali pertama Indonesia memegang posisi strategis tersebut sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada tahun 2006.
Penetapan Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB dilakukan melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) dalam organizational meeting pertama Dewan tersebut, yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari 2026. Momentum ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Dengan terpilihnya Indonesia, negara ini akan memimpin seluruh sidang dan proses kerja Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, selaras dengan programme of work tahunan serta isu-isu HAM yang menjadi perhatian bersama di tingkat internasional.
Jabatan Presidensi akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan peran ini secara imparsial dan transparan, serta mengedepankan dialog lintas kawasan dan keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan dalam kerja multilateral Dewan HAM PBB.
Kepemimpinan Indonesia dalam forum hak asasi manusia dunia dirangkum dalam tema “A Presidency for All”, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral internasional.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB dipandang sebagai bentuk kepercayaan komunitas internasional atas rekam jejak peran Indonesia dalam isu pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia baik di tingkat regional maupun global.
📌 Sumber:
- DetikNews — “Pertama Kalinya, Indonesia Resmi Jadi Presidensi Dewan HAM PBB 2026”
0Comments