Ruang publik di Provinsi Jambi belakangan diwarnai maraknya konten media sosial dan pemberitaan yang cenderung mendiskreditkan Gubernur Jambi, Al Haris. Pola narasi yang berulang dan tidak selalu berbasis fakta berpotensi menggiring opini publik.
Kritik dalam demokrasi merupakan hal wajar, namun harus disampaikan secara objektif, berbasis data, dan proporsional. Jika tidak, kritik bisa berubah menjadi disinformasi yang menyesatkan masyarakat.
Karena itu, publik dituntut meningkatkan literasi informasi dengan memilah sumber yang kredibel dan memahami konteks secara utuh. Media juga memiliki tanggung jawab menjaga akurasi dan etika jurnalistik.
Jika terdapat penyebaran informasi yang tidak akurat atau fitnah, langkah hukum dapat dipertimbangkan sebagai bentuk penegakan aturan, bukan untuk membungkam kritik, melainkan menjaga kualitas ruang publik.
Demokrasi yang sehat memerlukan keseimbangan antara pemerintah yang terbuka, media yang bertanggung jawab, dan masyarakat yang kritis.
Sumber :Martayadi Tajuddin
Wartawan : RK/RL
0Comments