Bathin Solapan .— Kondisi akses jalan Siak di wilayah Kecamatan Bathin Solapan kembali menuai sorotan tajam. kondisi di lapangan memperlihatkan kerusakan jalan yang kian membahayakan masyarakat: lubang menganga di berbagai titik, badan jalan bergelombang, dan bahu jalan yang tak terawat. Pengendara roda dua maupun roda empat terpaksa melambat ekstrem, bahkan melawan arus demi menghindari kerusakan yang semakin parah.
Yang lebih menyakitkan bagi masyarakat, kerusakan ini sudah terjadi cukup lama namun tidak pernah ditangani serius oleh pihak terkait. Akses yang menjadi jalur penting bagi aktivitas harian warga—dari pekerja, pelajar, hingga pengusaha lokal—seakan dibiarkan membusuk tanpa kejelasan kapan akan diperbaiki.
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi Camat Bathin Solapan melalui pesan WhatsApp terkait minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan tersebut, jawaban yang diterima justru kosong. Tidak ada respons, tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan. Sikap bungkam ini semakin mempertegas dugaan bahwa problem infrastruktur masyarakat bukan prioritas bagi pihak kecamatan.
Sementara itu, kontras di lapangan menunjukkan hal berbeda. Kegiatan swakelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis justru berjalan lancar dan mulus. Sejumlah pekerjaan swakelola terlihat digarap tanpa hambatan, seolah-olah mendapatkan prioritas penuh. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa program swakelola tersebut menjadi ladang kepentingan bagi sekelompok pihak di Dinas PUPR Bengkalis, sementara kebutuhan dasar warga seperti jalan rusak dikesampingkan.
Pertanyaan besar pun muncul: mengapa pekerjaan swakelola dapat berjalan begitu lancar, sementara perbaikan infrastruktur vital seperti jalan Siak seakan tak mendapat perhatian? Apakah ada keberpihakan anggaran? Atau justru ada kepentingan tertentu di balik pengelolaan kegiatan swakelola tersebut?
Ketidakseriusan pemerintah dalam memperbaiki akses jalan ini bukan hanya menunjukkan lemahnya komitmen pelayanan publik, tetapi juga bentuk pembiaran terhadap potensi kecelakaan yang bisa terjadi kapan saja. Warga semakin resah, sementara pemerintah memilih diam.
Sudah saatnya pihak terkait menghentikan sikap tutup mata dan telinga. Jalan rusak bukan sekadar persoalan infrastruktur—ini adalah masalah keselamatan warga. Dan masyarakat berhak mendapatkan jawaban, bukan kebungkaman.
